Dahlan Iskan: Tak Ada yang Mau Kerjasama dengan Merpati

Jakarta -PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) memiliki kinerja keuangan sangat buruk. Bayangkan saja, akumulasi utang Merpati hingga Januari 2014 senilai Rp 7,6 triliun dan ekuitas negatif Rp 5 triliun. Kondisi ini membuat investor takut bekerjasama.

Demikian disampaikan Menteri BUMN Dahlan Iskan saat rapat kerja dengan Komisi VI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/6/2014).


"Tidak ada yang mau bekerja sama dengan Merpati. Ini sudah dicoba dan benar-benar tidak ada yang mau karena beban utangnya besar di masa lalu," kata Dahlan.


Karena Merpati telah memiliki rekam jejak kurang baik, maka Kementerian BUMN yang dibantu PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) merumuskan pembentukan anak usaha baru untuk menyelamatkan maskapai berjuluk ekor kuning itu. Anak usaha baru tersebut nantinya akan menggandeng mitra atau investor untuk menjalani bisnis penerbangan. Selain itu, anak usaha baru ini juga tidak terperangkap utang induk yang mencapai Rp 7,6 triliun.


"Maka keinginan kami membentuk anak perusahaan yang masih bersih. Dengan demikian anak perusahaan ini yang akan dikerjasamakan dengan pihak lain. Pihak lain yang akan menyediakan pesawat, modal kerja," jelasnya.


Skema tersebut terbukti sukses diterapkan di 2 BUMN yakni PT PANN (Persero) dan PT ReINDO (Persero). Karena sang induk mengalami kesulitan keuangan maka kedua BUMN tersebut membentuk anak usaha baru yang bertugas menjalankan lini bisnis untuk menjadi mesin uang.


"Latar belakang dari konsep ini adalah BUMN sudah 2 kali menyelamatkan dengan cara seperti ini. Nomer 1 di PT PANN mengenai perkapalan. Dulu juga melakukan hal sama dengan Merpati. Sekarang anak usahanya sangat besar melebihi induknya dan sudah menawarkan diri membayar utang induknya. Kedua di PT Reasuransi itu juga sama induk mempunyai persoalan cukup besar dan anak sudah lebih besar dari induknya," paparnya.


Mendengar pejelasan Dahlan ini, Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartanto akan mendalami penjelasan Dahlan tentang Merpati di dalam panitia kerja (panja).


"Jadi mohon nanti Bapak menugaskan Pak Gatot (Deputi Kementerian BUMN) untuk menyampaikan opsi-opsi yang ada. Panja akan bekerja 2 hari saja. Tentunya restrukturisasi pemerintah membutuhkan persetujuan DPR maka kita ingin skenario yang fixed dari pada utang pemerintah menjadi saham," kata Airlangga.


(feb/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!