Presiden Baru Harus Selesaikan Masalah Pembebasan Lahan

Jakarta -Indonesia masih dihadapkan pada lambatnya pembangunan infrastruktur. Hambatan paling utama adalah pembebasan lahan. Masalah ini memang bisa dibilang klasik, tetapi memang belum terpecahkan.

Deputy Country Director Indonesia Resident Asian Development Bank Edimon Ginting mengatakan, mengatasi masalah pembebasan lahan menjadi salah satu tantangan utama bagi presiden baru.


"Infrastruktur memang menjadi isu, susahnya pembebasan tanah. Ini selalu jadi masalah turun-temurun. Lahan dan tata ruang masih jadi hambatan," tutur Edimon dalam acara Bahana tentang Proyeksi Ekonomi dan Bisnis Indonesia ke Depan Jelang Pilpres di Hotel Four Seasons, Jakarta, Rabu (11/6/2014).


Selain lahan, lanjut Edimon, pembangunan infrastruktur juga butuh biaya. Sulit untuk sepenuhnya mengandalkan anggaran negara untuk membangun infrastruktur. Oleh karena itu, perlu mendorong peran serta sektor swasta.


Namun kembali lagi, untuk bisa menggandeng swasta perlu ada kepastian. Salah satunya masalah lahan. "Kalau investasi di sini terjamin, dan makro mendukung, mungkin swasta mau. Sebenarnya demand banyak tapi swasta worry soal institutional risk seperti land acquisition," papar Edimon.


Edimon menambahkan, investor baik lokal maupun asing masih belum pasti apakah presiden berikutnya mampu mengatasi masalah-masalah tersebut. "Orang masih wait and see untuk ekonomi ke depan. Presiden baru harus bisa memecahkan masalah-masalah yang ada," tegasnya.





(drk/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!