Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia M Ikhsan menilai, infrastruktur yang belum memadai merupakan persoalan mendasar yang menghambat kemajuan ekonomi Indonesia. Ini karena anggaran untuk pembangunan infrastruktur tidak memadai.
"Persoalan pertama dan utama itu infrastruktur. Anggaran kurang, nggak memadai, karena banyak anggaran yang dibuang-buang akibat subsidi BBM (bahan bakar minyak)," tegas Ikhsan saat acara Diskusi 'Program Ekonomi Capres Setinggi Langit, Bagaimana dan dari Mana Pembiayaannya? Realistiskah Atau Janji Kosong?' di Apartemen Menteng, Jakarta, Selasa (10/6/2014).
Dia menjelaskan, anggaran subsidi BBM lebih baik diarahkan untuk pembangunan infrastruktur. Selain itu, kenaikan harga BBM dan tarif listrik perlu dilakukan untuk mengurangi beban anggaran negara.
"Bagaimana kita dapat membiayai pembangunan dalam 5 tahun mendatang? Kurangi subsidi energi secara bertahap, itu akan menghasilkan saving anggaran. Kenaikan harga BBM dan tarif listrik mutlak dilakukan, kalau ditunda-tunda lebih mahal lagi ongkosnya," papar Ikhsan.
Ikhsan menjelaskan, saat ini pemerintah belum maksimal dalam hal penerimaan pajak. Sementara pengeluaran, terutama subsidi, terus bertambah.
"Penerimaan pajak perlu ditingkatkan. Reformasi administrasi. Kelompok menengah masih jadi penerima subsidi, bukan pembayar pajak. Kita harus ubah mental mereka dari terima subsidi jadi pembayar pajak. Banyak pajak yang banyak belum ter-cover, misalkan di daerah Glodok," jelasnya.
Tantangan lain, Ikhsan mengatakan, Indonesia masih dihadapkan pada perekonomian dunia yang masih bergejolak. Ditambah, inflasi tinggi dan kesenjangan semakin tinggi.
"Tantangan ekonomi kita yaitu ekonomi dunia makin bergejolak. Inflasi naik. Meningkatnya kesenjangan di semua dimensi. Ini yang perlu diperhatikan kedua capres-cawapres kita," ucapnya.
(drk/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
