Ini Kesimpulan Rapat Akhir Pekan DPR-Pemerintah Bahas Anggaran Negara

Jakarta -Rapat akhir pekan antara Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) akhirnya memperoleh titik terang. Setelah 6 jam rapat panitia kerja belanja pemerintah pusat dan transfer daerah, Banggar DPR akhirnya merumuskan beberapa rekomendasi.

"Nanti ini dibawa ke teman-teman komisi untuk menjadi dasar penghematan. Ini dapat disepakati," kata Wakil Ketua Anggaran Yasona Laoly di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu (14/6/2014).


Hasil rapat selanjutnya akan dibawa ke masing-masing komisi di DPR. Hari Senin, Komisi dan Kementerian/Lembaga (KL) membahas hasil rekomendasi panja berasarkan ketetapan pemotongan anggaran KL dari Rp 100 triliun menjadi Rp 43 triliun.


"Berdasarkan pemotongan sebelumnya dari Rp 100 triliun jadi Rp 43 triliun. Semua komisi dan mitra akan bahas penghematan. Sebelumnya telah di-exercise. Selanjutnya dikembalikan ke kita. Selesai ada keputusan tingkat pertama dengan Gubernur BI, Menkeu, Kepala Bappenas," sebutnya.


Pada rapat antar mitra di level Komisi, Laoly menyebut akan dipahas tentang porsi atau program kerja yang akan dipangkas sesuai dengan rekomendasi panja. Selanjutnya hasil tersebut dibawa kembali ke Banggar pada hari Selasa.


Setelah disahkan di Banggar, selanjutkanya Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 dibawa ke sidang paripurna untuk diketok palu alias disetujui.


Berikut ini rekomendasi dan kesimpulan pantang tentang kriteria pemotongan belanja KL Rp 43 triliun dalam APBN-P 2014 diarahkan untuk:

1. Memotong belanja barang dan perjalanan dinas yang tidak mendesak.

2. Meminimumkan pemotongan belanja perjalanan dinas yang menjadi fungsi pokok dari KL.

3. Meminimumkan pemotongan belanja bansos yang menjadi prioritas.

4. Meminimumkan pemotongan belanja modal.


Terhadapa belanja yang tidak memenuhi kriteria/tidak sesuai renstra, maka dapat direlokasi ke belanja lain yang memenuhi kriteria.


Dalam rangka pelaksanaan dan pengamanan pemilu presiden 2014, bila pelaksanaan dibutuhkan dukungan pendanaan tambahan maka diminta dapat dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan ketersediaan anggaran tahun 2014.


(feb/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!