"Kami masih berupaya untuk mendapatkan dividen dari Freeport sebesar Rp 1,5 triliun," kata Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat rapat dengan Panitia Kerja (Panja) APBN Perubahan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/6/2014)
Bambang mengakui, upaya ini sangat sulit untuk dilakukan. Karena dari hasil Rapat Usaha Pemegang Saham (RUPS) perusahaan telah memutuskan untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham.
"Ya kita tetap akan memperjuangkan hal itu," tegasnya.
Tidak tercapainya target setoran dividen BUMN dikarenakan memburuknya kinerja keuangan PT PLN (Persero). Seperti diketahui, tahun lalu PLN merugi karena pergerakan nilai tukar rupiah yang melemah sejak pertengahan tahun 2013.
"Rugi kurs membuat PLN tidak dapat menyetorkan dividen. Sehingga dari PLN dari yang awalnya Rp 4 triliun jadi Rp 0," ujarnya.
Dalam rapat yang berlangsung, pemerintah awalnya mengusulkan perubahan target penerimaan dari dividen turun menjadi Rp 37,9 triliun. Namun pihak anggota DPR menolak usulan tersebut, dan mengembalikan ke target awal yaitu Rp 40 triliun.
"Untuk dividen BUMN kita putuskan tidak ada perubahan dan kembali seperti APBN 2014," kata Pimpinan Panja Tamsil Linrung pada rapat tersebut.
(mkl/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
