Saat akan mendirikan pesawat, investor dan maskapai menghadapi persoalan lahan hingga peraturan. Apa respons Menteri Perhubungan EE Mangindaan sebagai regulator penerbangan?
Mangindaan mengaku asosiasi yang membawahi bisnis bengkel pesawat atau familiar disebut Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) telah menemui dirinya. Pemerintah pun siap membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi investor atau maskapai yang berencana mendirikan bengkel pesawat.
"Sudah menghadap saya. Mereka saya back up (dukung) untuk diperkuat agar mereka bisa mendirikan bengkel," kata Mangindaan di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (11/6/2014).
Mangindan menyarankan, maskapai dalam negeri atau investor untuk bersinergi mendirikan bengkel pesawat. "Asosiasi bengkel pesawat harus kerjasama saling memperkuat agar lebih banyak ada di Indonesia," jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Mangindaan membenarkan persoalan yang dihadapi maskapai dalam bisnis MRO. "Iya itu betul kepabeanan yakni untuk spare part yang masuk. Dengan Menkeu sudah bicara untuk dapat kemudahan dalam pajak dan sebagainya. Mereka mau masuk lebih murah kalau nggak, lebih baik masuk Singapura. Kalau lahan, bisa tapi di luar Jawa," ujarnya.
Sebelumnya Ketua Umum Indonesian National Air Carriers Association (INACA) Arif Wibowo menuturkan kendala terbesar di dalam bisnis pendirian bengkel pesawat adalah izin dan lahan. Seperti yang dialami Lion Air Group saat mendirikan MRO di beberapa lokasi.
"Masalah lahan dan izin. Di beberapa airport potensi cukup banyak yang terlibat. Beberapa airport terkait pemda, TNI, Kemenhub dan sebagainya. Kedua, capital intensive. Harus siap dana," kata Arif.
(feb/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
