Siapapun presidennya, tapi sektor pajak harusnya layak mendapat perhatian besar. Bagaimana tidak, bila hampir keseluruhan pembiayaan belanja negara berasal dari pajak. Tapi apa yang harus dilakukan presiden terpilih untuk menggenjot penerimaan?
Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Fuad Rahmany menuturkan, tugas utama yang harus dilakukan adalah dengan penambahan kapasitas organisasi lembaga. Khususnya dari sisi petugas pajak yang saat ini hanya sekitar 33.000 orang.
"Harusnya double, dari 33 ribu harusnya ditingkatkan menjadi 65 ribu," ungkap Fuad saat berbincang dengan detikFinance, seperti dikutip, Selasa (10/6/2014).
Ia mengatakan potensi pajak dari berbagai sektor ekonomi masih sangat besar. Tapi sayangnya potensi tersebut belum dapat dioptimalkan dengan baik. Karena petugas untuk melakukan penarikan pajak, masih sangat terbatas.
Padahal negara-negara lain di dunia, seperti Jerman, Jepang dan Amerika Serikat (AS) mampu menyediakan petugas yang bahkan mencapai empat kali lipat dari Indonesia. Padahal dari sisi luas wilayah dan jumlah wajib pajak (WP) jauh lebih kecil.
"Potensinya besar tapi kapasitas dari pada institusi atau lembaga yang mendapat tugas untuk mengoleksi pajak, itu sangat terbatas. Itu basic banget (masalahnya)," jelasnya.Next
(mkl/ang)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
