Anggarkan Dana 1,5% PDB, Jokowi-JK Ingin RI Mandiri Persenjataan

Jakarta -Indonesia masih cukup banyak mengimpor persenjataan. Oleh karena itu, pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla ingin membentuk pemerintahan yang mandiri dalam Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista).

"Pak JK pernah punya pengalaman dalam pengadaan Alutsista dengan mengembangkan industri domestik. Jadi anggaran dari negara tidak terlalu besar karena banyak impor," kata Iman Sugema, perwakilan tim ekonomi Jokowi-JK, saat acara Bahana tentang Proyeksi Ekonomi dan Bisnis Indonesia ke Depan Jelang Pilpres di Hotel Four Seasons, Jakarta, Rabu (11/6/2014).


Iman menjelaskan, Indonesia perlu mengembangkan industri pertahanan agar tidak tergantung impor. Selama ini, Indonesia sangat tergantung impor untuk barang-barang seperti senapan, tank, dan alat sadap.


"Kita harus mengembangkan industri pertahanan dalam negeri karena untuk negara sebesar Indonesia industri pertahanan harus mandiri, minimal basic bisa sendiri. Masa senapan, tank, alat sadap kita impor?" tegas Iman.


Program ini, tambah Iman, bukan untuk membuat personel militer bermewah-mewah. "Ini juga agar BUMN berkembang," ujarnya.


Untuk mendukung itu, Iman menambahkan, perlu adanya alokasi anggaran. Jokowi-JK menjanjikan anggaran Alutsista sebesar 1,5% dari produk domestik bruto (PDB). Saat ini, anggaran Alutsista adalah sekitar 1,1% dari PDB.


"Anggaran untuk pertahanan memang perlu. Ini untuk kemandirian juga," kata Iman.


(drk/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!