Pertamina Bantah Terkait dengan Mafia Minyak

Jakarta -PT Pertamina membantah bila dikatakan terkait dengan mafia minyak. Pasalnya, perusahaan pelat merah tersebut sudah melakukan transaparansi yang melibatkan berbagai pihak seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media massa, dan pihak terkait lainnya.

"Iyalah membantah (dikatakan mafia minyak). Kita sudah melakukan transparansi semua hal," tegas Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir kepada detikFinance, Minggu (29/6/2014).


Ali menuturkan, impor BBM dan minyak mentah dilakukan melalui anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki oleh Pertamina itu hanya dilakukan dengan mengundang langsung National Oil Company (NOC) untuk minyak mentah dan NOC serta produsen BBM (pemilik kilang) untuk produk BBM.


Sehingga, menurutnya, tidak ada lagi peran trader minyak apalagi broker dalam proses pengadaan BBM dan minyak mentah oleh PT Pertamina. "Jadi melalui NOC langsung," sebut Ali.


Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 2 Jusuf Kalla (JK) menyebutkan tingginya impor BBM karena Indonesia dihalang-halangi membangun kilang minyak oleh mafia minyak. Indonesia menghabiskan US$ 150 juta per hari hanya untuk impor minyak dan BBM.


Kemudian, pengamat energi Kurtubi mengungkapkan, mafia minyak tersebut adalah para broker dan trader minyak yang selama ini senang Indonesia terus mengimpor minyak. "Mafia minyak itu ya broker dan trader minyak. Kalau impor Indonesia makin banyak mereka makin senang, lahan mereka makin besar," katanya.


Kurtubi menegaskan, jika Indonesia membangun kilang minyak baru maka tentunya impor BBM bisa dihapus, dan impor minyak mentah bisa dikurangi. Meskipun ada kilang baru, Indonesia akan tetap mengimpor minyak mentah tetapi tak perlu lagi impor berbagai jenis BBM.


"Kalau impornya kurang, tentu mafia minyak ini habis. Makanya mafia menghalagi Indonesia untuk bangun kilang," ucapnya.


Kurtubi mengungkapkan para trader dan broker ini bahkan dapat mengendalikan kebijakan strategis pemerintah, mengalangi-halangi pembangunan kilang dengan berbagai cara.


(mkl/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!