Hal ini diungkapkan oleh Menko Perekonomian Chairul Tanjung usai rapat koordinasi percepatan pembangunan infrastruktur di kantornya, Jakarta, Rabu (25/6/2014).
"Jadi, ada tadinya opsi untuk menambah satu runway dengan dana APBN. Tapi itu sulit dilakukan sekarang dengan kondisi APBN kita. Kemudian pembebasan tanah baru yang luar biasa. Itu tidak realistis, pembebasan tanahnya boleh dikatakan yang impossible," papar CT, sapaan akrab Chairul Tanjung.
Maka dari itu, pemerintah tidak meletakkan rencana tersebut dalam prioritas nasional, walaupun sudah direncanakan sejak beberapa tahun yang lalu. "Sementara kita tidak masukkan sebagai prioritas proyek nasional," ujarnya.
Meski demikian, pemerintah tetap tidak ingin ada ketidaknyamanan di bandara karena harus menunggu pesawat untuk lepas landas atau mendarat. Tidak hanya konsumen, maskapai pun tidak nyaman dengan dengan kondisi ini.
"Kita tahu mau terbang itu harus menunggu lama, termasuk mendarat. Kapasitas tidak mencukupi," kata CT
Sebagai solusinya, pemerintah akan meningkatkan kapasitas pergerakan pesawat dari 60 per jam menjadi 72 per jam. Kemudian pada Juni 2015 ditargetkan mencapai 86 per jam dan akhir tahun 2015 sebanyak 90 per jam.
"Itu ada peningkatan kapasitas lebih dari 50%," tuturnya.
(mkl/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
