Ini Catatan DPR untuk Kinerja Pemerintah di 2013

Jakarta -APBN Tahun Anggaran 2013 telah selesai dilaksanakan dan kemudian diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil audit menyimpulkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan APBN 2013 diberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Dalam sidang paripurna yang digelar pada hari ini, DPR menyampaikan pandangan atas laporan tersebut sebagai bentuk pengawasan. "Dengan penyampaian tanggapan fraksi, maka kemudian akan ditindaklanjuti oleh jawaban pemerintah melalui Menteri Keuangan pekan depan," kata pimpinan sidang Sohibul Iman dalam sidang paripurna di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Kamis (3/7/2014).


Secara umum, fraksi-fraksi di DPR menyoroti kinerja pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi oleh BPK. Terutama pada poin efisiensi pelaksanaan anggaran negara. Berikut rinciannya :


Fraksi Partai Gerindra: Fary Djemi Francis

Kami menyesalkan banyak realisasi pendapatan negara terutama belanja negara yang tidak sistematis. Seringkali dihabiskan 1 atau 2 bulan terakhir dengan nilai yang cukup besar. Sehingga menjadi sangat janggal dan harus diteliti lebih lanjut.


Fraksi Partai Demokrat: Muhammad Baghowi

Meminta kepada pemerintah untuk melakukan reformasi perpajakan, administrasi, pengawasan, serta pengalian potensi. Meminta kepada pemerintah untuk terus memperbaiki realisasi dana khusunya untuk barang dan jasa yang selama ini menjadi kendala realisasi.


Komposisi belanja masih didominasi oleh belanja pegawai dan belanja subsidi. Maka dari itu, pemerintah harus mengevaluasi belanja untuk hal-hal yang lebih produktif


Fraksi Partai Golkar: Sumarjaya Linggih

Menyusun asumsi makro yang lebih realistis agar menunjang kredibilitas APBN. Perlu dipikirkan serius, melihat ekonomi masih didorong di pulau Jawa dan belum berjalannya pembangunan yang inkulsif seperti yang direncanakan.Next


(mkl/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!