Dari total realisasi belanja pemerintah pusat, alokasi terbesar adalah untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) yaitu Rp 100,8 triliun (47,9%). Demikian disarikan berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dikutip detikFinance, Kamis (3/7/2014).
Kemudian untuk belanja pegawai sudah terealisasi Rp 91,5 triliun atau 34,8% dari pagu. Akan tetapi, pada belanja barang baru mencapai Rp 39,6 triliun (18,5%) dan belanja modal realisasinya Rp 20,4 triliun (11,1%).
Pembayaran kewajiban utang tercatat Rp 57,2 triliun atau 47,2% dari pagu. Meliputi utang dalam negeri sebesar Rp 51,5 triliun (47,2%) dan luar negeri Rp 5,8 triliun (47,4%).
Belanja subsidi selain BBM, yaitu listrik terealisasi sebesar Rp 30,3 triliun (42,5%). Sedangkan untuk belanja non subsidi energi Rp 8,8 triliun (17%).
Sementara itu, hibah yang diserahkan pemerintah pusat mencapai Rp 100 miliar (2,8%) dan belanja sosial sebesar Rp 26,4 triliun (28,7%). Serta pada belanja lain-lain juga sudah terealisasi Rp 700 miliar (1,7%).
Di sisi penerimaan negara, hingga 30 Mei 2014 tercatat sebesar Rp 571,95 triliun (34,3%). Meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 502,25 triliun (32,8%).
"Peningkatan ini disebabkan persentase penerimaan perpajakan yang lebih tinggi 1,3% dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lebih tinggi 1,9% dari tahun lalu," papar siaran tertulis Kementerian Keuangan.
Dengan perkembangan ini, terjadi defisit anggaran sebesar Rp 33,71 triliun atau 19,2% dari pagu APBN 2014. Lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu Rp 25,87 triliun (16,9%).
Realisasi pembiayaan per 30 Mei tercatat Rp 124,93 triliun (71,2%). Pada periode yang sama tahun sebelumnya, realisasi pembiayaan adalah Rp 80,59 triliun (52,6%). Ini karena pemerintah menerapkan kebijakan front loading, atau banyak menerbitkan obligasi pada awal-awal tahun.
(mkl/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
