Dari 23 ruas yang akan dibangun, sebanyak 4 ruas tol diberikan tugas pengerjaannya oleh pemerintah ke BUMN PT Hutama Karya (HK). Bagaimana kisah HK mendapat tugas 'berat' ini?
Direktur Utama HK I Gusti Ngurah Putra mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) penugasan kepada HK sudah mau turun. Dengan digarapnya Trans Sumatera akan menjadi pemecah kebuntuan proyek yang selalu gagal ditender karena tak layak secara keuangan.
"Nah kalau nggak layak secara finansial. Ini BPJT beberapa kali menggelar tender proyek ini, tapi nggak ada yang mau menawar," kata Putera kepada detikFinance, ditemui di kantornya, Senin (15/9/2014)
Sehingga akhirnya pemerintah memutuskan untuk menugaskan BUMN menggarap 100% proyek ini. Namun kendalanya perusahaan tol BUMN yang biasa menangani proyek tol yaitu PT Jasa Marga sudah menjadi perusahaan terbuka (Tbk).
"Sehingga satu-satunya dipilih yang belum Tbk. Ada HK, Nindya Karya, Brantas, Amarta. Ini kecil-kecil semua sehingga dipilih lah HK yang paling memungkinkan," kata pria yang baru bertugas kurang lebih satu bulan di HK ini.
Putera mengaku tak tahu persis siapa yang pertama kali menggagas Tol Trans Sumatera termasuk ide yang memutuskan agar proyek ini diberikan kepada BUMN, setelah swasta tak tertarik.
"Ide awalnya saya nggka tahu persis. Mungkin kenapa tol ini di launch berkali-kali nggak laku2. Sehingga di dalam rapat kenapa nggak cari skim2 lain sampai kemudian dibangun konsep penugasan oleh BUMN," katanya.
Ia menambahkan meski HK yang mendapat tugas proyek ini, ia mengharapkan ada sinegeri BUMN agar proyek ini sukses. Ia mencontohkan pembangunan Tol Bali Mandara di Bali merupakan hasil kroyokan berbagai BUMN.
"Kalau konsep misinya HK sih nggak stand alone jadi menurut saya jadi diperlukan sinergi BUMN untuk running," katanya
(hen/ang)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
