Pertama, adalah memperbaiki Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Bambang, yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan di era presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), tax ratio atau perbandingkan penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) selama ini tidak mengalami kenaikan signifikan.
"Waktu saya jadi Menkeu tax ratio 12%, sekarang ya masih segitu-segitu saja. India dan Tiongkok sudah 16%-17%, kita seharusnya ada di level itu," tegas Bambang dalam acara Editor's Meeting Indonesia Knowledge Forum III di Jakarta, Rabu (24/9/2014).
Masih terkait pajak, Bambang menilai struktur organisasi perpajakan juga perlu diubah. Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai perlu dipisahkan dari Kementerian Keuangan. Nantinya institusi baru ini hanya berwenang untuk memungut penerimaan negara, tidak lagi bisa membuat aturan.
"Sekarang mereka buat aturan, tapi membuat loopholes (celah) di situ. Contohnya saja, berapa itu restitusi? Di atas Rp 30 triliun. Kira-kira saja, di situ ada permainan," jelasnya.
Lalu dari sisi belanja negara, tambah Bambang, subsidi harus dikurangi. "Yang paling kelihatan ya itu, subsidi. Uang Rp 300 triliun dibuang-buang di jalan," ujarnya.
Faktor kedua, yang menentukan keberhasilan Jokowi-JK, menurut Bambang, adalah memperbaiki keseimbangan eksternal. Saat ini, neraca perdagangan, transaksi berjalan, neraca pembayaran, dan nilai tukar rupiah dinilainya sangat rapuh.Next
(hds/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
