"Kemarin ada pemeriksaan kinerja terkait FCS. Kami lihat suatu entitas punya FCS apa belum, tapi rata-rata sudah punya," ungkap Sekjen BPK Hendar Ristriawan saat ditemui di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Rabu (24/09/2014).
Hendar menambahkan BPK hanya merekomendasikan agar semua K/L memiliki FCS sebagai upaya antisipasi pencegahan tindak korupsi. Setelah dibuat, sistem FCS ini harus lebih diperkuat.
"Kita mendorong bagaimana upaya pencegahan itu bisa lebih efektif dengan sistem ini," imbuhnya.
Dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh K/L, lanjut Hendar, belum menjamin bebas dari korupsi. Pasalnya opini WTP diberikan hanya berdasarkan laporan pemeriksaan administrasi keuangan yang dilaporkan.
"Itu kan kinerja, jadi tanggung jawab pengelola keuangan negara. Kita mendorong bagaimana upaya pencegahan itu bisa lebih efektif," jelasnya.
FCS merupakan sistem yang dikembangkan di lingkup pemerintahan sebagai upaya pencegahan atau penindakan korupsi. Beberapa prinsip utama dalam manajemen resiko dalam FCS adalah:
- K/L harus memiliki manajemen risiko fraud (fraud risk management).
- K/L harus mengevaluasi risiko fraud secara periodik untuk mengidentifikasi apa saja potensi fraud dan apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasinya.
- K/L menerapkan teknik pencegahan fraud atas potensi risiko fraud.
- Menerapkan teknik deteksi fraud untuk mengidentifikasi terjadinya fraud sejak dini.
- Membuat sistem pelaporan fraud dan melakukan tindak lanjut/investigasi atas fraud yang terjadi.
- Penggunaan whistleblower system.
(wij/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
