"Kenaikannya kecil sekali. Di Jakarta, sudah tujuh kali kita survei dan naiknya hanya tidak lebih 1-3%," kata Sofjan saat ditemui di kantornya di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Selasa (16/09/2014).
Menurut Sofjan kecilnya kenaikan UMP DKI Jakarta tahun depan karena pada 2014 sudah terjadi kenaikan cukup tinggi. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tahun ini menaikkan UMP menjadi Rp 2.441.301 per bulan dari sebelumnya Rp 2.200.000 per bulan.
"Jadi dulu sudah terlalu tinggi," imbuhnya. Selain itu, Sofjan juga menilai nilai komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja di Jakarta masih relevan dan tidak perlu ditambah.
Mengenai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Sofjan menyebut sudah diperhitungkan. "Kita sudah pikirkan kenaikan BBM terhadap upah. Naiknya BBM itu menyebabkan kenaikan cost transportasi buruh. Uang transport kita tambahkan, tetapi jangan disamakan dengan upah," jelasnya.
Namun, Sofjan menegaskan bahwa keputusan akhir adalah dalam pertemuan bipartit antara pemerintah, pengusaha, dan buruh. "Dewan Pengupahan sekarang ini sedang bekerja. Kita harapkan diserahkan bipartit saja urusan pengupahan itu," tuturnya.
Sebelumnya, kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut kenaikan upah 2015 minimal 30%. Kenaikan tersebut dinilai wajar karena KHL bisa ditambah dari 60 menjadi 84.
Jika tidak dipenuhi, KSPI menyebut buruh akan melakukan mogok nasional pada akhir Oktober atau awal November. Bila pemerintah dinilai tidak memiliki itikad baik, mereka akan kembali melakukan aksi yang lebih besar.
"Wacana untuk tutup tol bukan suatu hal yang mustahil. Selama ini buruh Indonesia dan rakyat Indonesia sudah dirugikan. Di beberapa daerah sudah mengatakan untuk berupaya tutup tol," kata Sekjen KSPI Muhammad Rusdi beberapa waktu lalu.
(wij/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
