"Besok pagi mau ke Istana. Setidak-tidaknya bisa ketemu Sekertariat Negara," kata Ketua Aksi Damai Karyawan Merpati Lintas Profesi Purwanto, usai bertemu Komisi VI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2014).
Di istana, pendemo berencana menyuarakan penderitaan para karyawan yang tidak digaji hampir 9 bulan. Karyawan Merpati menuntut pembayaran hak-hak normatif, seperti gaji, uang makan, uang transport dan lembur, dan tunjangan hari raya (THR).
Kemudian meminta pembayaran uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Purwanto juga menjelaskan tentang aksi hari ini di Gedung DPR.
"Sebenarnya poin utama kita sampaikan ke Komisi VI adalah untuk mendesak ke Menteri BUMN. Beri keputusan atas situasi Merpati terkait pembayaran hak normatif yang sifatnya sementara, maupun jangka panjang terkait program restrukturisasi," ujarnya.
Karyawan Merpati akan terus berjuang menuntut pembayaran hak-hak normatif, hingga pemerintah bersedia mengguyur dana. Karyawan pada dasarnya siap bila Merpati ditutup, namun harus ada kejelasan waktu dan pembayaran pesangon.
Bila hal ini berlarut-larut, Purwanto menyebut, pemerintahan saat ini meninggalkan persoalan untuk pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).
"Berarti pemerintah lama akan tinggalkan beban ke pemerintah baru terkait Merpati. Seharusnya pemegang saham serius, Menkeu juga serius," jelasnya.
Di tempat yang sama, perwakilan aksi karyawan Merpati dari Surabaya yakni Fidel Castro Hutapea juga ikut menyuarakan pendapatnya. Ia menilai, harus ada ketegasan terkait status atau keberlanjutan Merpati. Bila ditutup atau dihidupkan, ia meminta harus ada program yang jelas.
"Kalau nggak bisa diterbangkan ya ditutup. Kami ikhlas tapi diberi pesangon. Doly ditutup saja diberi pesangon. Kami abdi negara, karyawan BUMN. Mohon diperhatikan. Itu menjadi tolak ukur," kata Fidel.
(feb/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
