Setidaknya ada 4 kementerian yang akan diisi para profesional. Jokowi menyebut kementerian tersebut adalah Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, dan Kementerian Pertanian.
Sofjan Wanandi, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menilai kementerian-kementerian tersebut memang sebaiknya tidak diserahkan kepada tokoh berlatar belakang partai politik.
"Saya pikir kementerian-kementerian ekonomi tersebut yang mudah bisa disalahgunakan oleh kepentingan yang tidak benar," kata Sofjan di Kantor Pusat Apindo, Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Selasa (16/09/2014).
Selain itu, menurut Sofjan, aliran uang yang berada di empat kementerian tersebut terbilang cukup besar. Sehingga diperlukan orang-orang profesional yang bisa bekerja tanpa intervensi dari partai politik.
"Ingat, pertanian kita selama 10 tahun ini terbilang hancur. Yang lain seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian tidak usah dipimpin kalangan profesional karena tidak banyak aliran uang langsung. Jadi saya pikir tidak perlu," paparnya.
Pengusaha, lanjut Sofjan, tidak mempermasalahkan gambaran kabinet yang disebutkan Jokowi. Perhatian pengusaha adalah siapa saja tokoh-tokoh yang akan jadi pembantu presiden untuk 5 tahun ke depan.
"Tentu pemerintah yang lebih tahu apakah struktur kabinetnya besar, kecil, ramping, dan lain-lain. Buat kami, bukan struktur yang penting, tapi siapa yang di situ dan bisa bekerja sama atau tidak. Tentu yang kami inginkan di kabinet adalah yang terbaik, baik dari partai maupun dari profesional. Orang-orang kredibel itu yang (kami harapkan) masuk," terang Sofjan.
(wij/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
