"Saya minta pak Sekjen bikin surat. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian rakor dengan saya," ungkap Susi di Gedung Mina Bahari I, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2014).
Menurut Susi bila tidak ada tindakan dari dua kementerian itu, Susi meminta urusan garam dan petani garam menjadi tanggung jawab kementerian perdagangan, bukan lagi KKP. Ia beralasan hal ini karena eksekusi izin impor garam dilakukan kementerian perdagangan atas rekomendasi kementerian perindustrian.
"Pak Gobel saya mintakan portofolio (tanggung jawab pembinaan industri garam) dan pindahkan ke bapak. Saya habis dana menghidupkan mereka (petani garam lokal) matilah mereka datangnya impor garam. Masa satu kementerian dikasih hidup yang satu mati," kata Susi.
Sementara itu Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Sudirman Saad mengatakan Indonesia mampu memproduksi garam untuk kebutuhan konsumsi dan industri dengan teknologi. Saat ini jumlah lahan garam di Indonesia sebesar 30.000 hektar.
"Produksi moderat rata-rata 60 ton/hektar/musim. Efektifnya 1,8 juta ton. Kita punya teknologi dan dibuktikan dengan PT Garam mampu memproduksi 120 ton/hektar/musim. Kita bisa produksi 100 ton saja per hektar kita bisa produksi 3 juta ton. Kebutuhan kita itu 3 juta hingga 3,2 juta ton. Jadi sebetulnya bisa dengan moderat dan apalagi sampai 200 ton," kata Sudirman.
Data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat Indonesia impor garam sebanyak 1,2 juta ton selama enam bulan (Januari-Juni). Nilainya US$ 53,3 juta.
Garam impor kebanyakan datang dari Australia, yaitu 918.679 ton atau US$ 42,1 juta. Kemudian ada dari India 235.596 ton (US$ 9,8 juta), Selandia Baru 1.080 ton (US$ 422 ribu), Tiongkok 5.151 ton (US$ 404 ribu), Jerman 160 ton (US$ 227 ribu), dan negara-negara lainnya 859 ton (US$ 273 ribu).
(wij/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
