Proses ini sesuai dengan amanah Undang-undang nomor 2 tahu 2012 tentang pembebasan lahan untuk kepentingan umum. "Dengan undang-undang yang baru, kita persilakan mereka (BUJT) minggir dulu biar kami yang membebaskan lahan," ujar Basuki saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian PU Pera, Jakarta, Selasa (11/11/2014).
Sebelumnya, proses pembebasan lahan dilakukan oleh BUJT memanfaatkan dana pemerintah yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU). Dana BLU ini merupakan dana talangan dari pemerintah kepada BUJT saat melakukan pembebasan lahan, dananya akan dikembalikan lagi oleh BUJT setelah pembebasan lahan tuntas.
Misalnya dalam kasus BUJT yaitu PT Pemalang Batang Toll Road, yang tidak mengurus tagihan ke BLU. Sejak perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) ditandatangani di tahun 2011, hingga saat ini baru 3% lahan yang sudah dibebaskan di ruas jalan tol tersebut. Perkembangan itu dinilai tidak signifikan.
Padahal, tim pembebasan tanah (TPT) yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Ditjen Bina Marga Kementerian PU Pera telah selesai melakukan negosiasi lahan.
Kondisi ini membuat, BUJT Ruas Tol Pemalang- Batang terancam kehilangan hak pengelolaan lahan atau hak konsesi atas proyek jalan tol tersebut.
Ia juga mengatakan bila pembebasan lahan yang dilakukan pemerintah telah mencapai 75%, namun konstruksi jalan tol tak kunjung dikerjakan BUJT, maka proyek tersebut akan diserahkan ke pihak lain yang dianggap lebih mampu. Next
(dna/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
