"Saat ini kita memang kekurangan listrik. Tidak hanya di Sumatera, tidak di Kalimantan, tidak di Sulawesi, dan juga di Papua. Ini masalah besar," papar Jokowi dalam pertemuan 'Indonesia-China, Trade, Investment, and Economic, Hotel Kempinski, Beijing, Minggu (9/11/2014).
Dia bercerita di depan 300 pengusaha yang hadir. Saat dia blusukan turun ke lapangan, dia bertanya kepada investor soal masalah pembangunan pembangkit listrik. Ditemukan dua masalah.
"Pertama masalah perizinan, yang kedua masalah pembebasan lahan," ungkapnya.
Untuk perizinan, ada yang menceritakan kepada Jokowi, izin membangun pembangkit listrik hingga 2 tahun, bahkan ada yang sampai 4 tahun dan 6 tahun.
"Ini masalah besar yang harus kita selesaikan. Dan saya sudah mulai. Agar izin-isin ini nanti akan kita gabungkan dalam sebuah one stop service, yang kita harapkan nanti semua kementerian, baik PLN, kantor ESDM yang berkaitan dengan investasi berada dalam satu gedung, satu ruangan," papar Jokowi.
Jadi, ujar Jokowi, dia ingin memudahkan perizinan, tak lagi bertahun-tahun seperti sekarang.
"Kemarin (krisis) di Sumatera Selatan saya telepon seminggu selesai. Tapi masa tiap hari presiden harus telp urusan izin? Ini tidak mungkin," ucap Jokowi.
Dia ingin membangun satu kantor khusus perizinan, supaya bisa dipantau langsung. Agar pembangkit listrik terbangun dan ancaman krisis bisa dihadang.
(dnl/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
