Jakarta - Masalah Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi masih akan menjadi tugas terbesar pemerintahan selanjutnya. Berbagai wacana dan ide muncul, termasuk dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
Ide dari Jokowi adalah penghapusan subsidi BBM selama 4 tahun secara bertahap. Sampai pada akhirnya harga BBM bersubsidi mencapai keekonomian atau dapat dikatakan tidak lagi bersubsidi.
"Saya kira empat tahun lah, subsidi BBM tadi empat tahun tapi berjenjang. Kurang kurang lalu hilang," ungkap Jokowi.
Alasannya adalah anggaran subsidi BBM sudah terlalu besar. Pada tahun 2014 anggarannya sudah mencapai Rp 210,7 triliun. Sementara yang menerima subsidi, bukanlah yang berhak dampaknya membuat goncangan ekonomi dan sosial.
Menurutnya anggaran sebesar itu lebih baik diarahkan kepada sektor-sektor yang produktif dan kalangan yang membutuhkan misalnya seperti petani dan nelayan.
"Tetapi harus dengan catatan subsidi itu bisa diberikan kepada yang menerima. Misalnya subsidi untuk petani, subsidi untuk nelayan yang dibutuhkan oleh mereka," terangnya.
Gagasan ini pun menjadi perhatian banyak pihak. Ada yang menilai kebijakan yang bagus, tapi sulit untuk direalisasikan. Berikut berbagai tanggapan soal gagasan penghapusan BBM bersubsidi, berdasarkan rangkuman detikFinance, Jumat (2/5/2014).
