Menko Perekonomian Hatta Rajasa pun mengakui sulitnya membebaskan lahan untuk kawasan industri di wilayah Madura. Ini juga berlaku untuk pembangunan pelabuhan di Kabupaten Bangkalan.
"Planning nggak salah, akan tetapi dalam eksekusinya mengalami permasalahan klasik lagi. Begitu pembebasan lahan, langsung berhenti," tegas Hatta di sela acara Dialog Ekonomi Kerakyatan dalam Menyambut Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 di Universitas Airlangga, Surabaya, Jumat (2/5/2014).
Hatta tidak menjelaskan secara detail apa saja kendala dalam pembebasan lahan di kawasan Madura. "Namun saya akui ada hal-hal non teknis yang harus diselesaikan," ujarnyanya.
Padahal, pemerintah sudah memiliki UU pengadaan lahan yang menjadi payung hukum untuk pembebasan tanah. Dalam UU tersebut, pemerintah berwenang untuk memaksa agar lahan bisa dibebaskan jika memang untuk kepentingan umum.
"Walaupun UU bisa memaksa, bisa melalui pengadilan untuk memutuskannya, tetapi secara sosial kadang tidak mudah untuk mengkesekusinya. Masih memerlukan waktu," tutur Hatta.
Menurut Hatta, pemerintah sudah menyediakan dana yang memadai untuk pembebasan lahan. Namun pembebasan lahan ternyata bukan hanya masalah uang.
"Kita sudah punya uang, tapi uangnya nggak terpakai untuk pembebasan lahan di kawasan Madura. Jadi memerlukan pendekatan, bukan keekonomian teknis semata, tapi juga sosio kultural. Ini masih penting di tanah air kita," katanya.
(roi/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
