Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil menuturkan, alasan pemerintah dan DPR menyepakati besaran paling banyak diterima BUMN karya adalah karena pemerintah tengah menggenjot pembangunan infrastruktur, yang bisa dikerjakan BUMN-BUMN tersebut.
Selain itu, anggaran PMN yang diguyur pada perusahaan pelat merah tersebut bisa dikonversi menjadi dana yang lebih besar karena BUMN tersebut punya ekuitas sebagai jaminan dari pinjaman. Lain halnya jika dana tersebut dianggarkan ke kementerian, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Yang bisa dibikin jalan oleh PU nilainya Rp 10 triliun. Tapi kalau kita taruh di BUMN karya, nilai Rp 10 triliun itu dia bisa pinjam sampai Rp 80 triliun, atau lebih karena dia multifikasi dengan menaruh uang PMN," katanya di acara CEO Gathering Indonesia Economic Perspective di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/2/2015).
Menurutnya, jika uang PMN dialokasikan untuk BUMN, maka lebih banyak infrastruktur yang bisa dibangun ketimbang dianggarkan untuk kementerian.
"Menaruh uang PMN kepada BUMN, jumlah infrastruktur yang dibangun jauh lebih besar. Itu logikanya," tutur dia.
Seperti diketahui, dini hari tadi setelah melakukan rapat tertutup berjam-jam bersama Menteri BUMN Rini Soemarno, Komisi VI DPR akhirnya menyetujui anggaran PMN sebesar Rp 37,276 triliun dari semula yang diusulkan Rp 48 triliun.
Beberapa BUMN Karya yang mendapatkan PMN antara lain PT Hutama Karya sebesar Rp 3,6 triliun, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) sebesar Rp 3,5 triliun dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI) sebesar Rp 1,4 triliun.
(zul/ang)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
