Bekingan Jokowi ini, kata Sigit, membuat Ditjen Pajak berani melaksanakan semua prosedur penagihan, sampai kepada tingkat tertinggi, yaitu penyanderaan atau gijzeling dengan memenjarakan penunggak pajak.
"Ini berbeda dengan yang sebelumnya. Kami sekarang dibeking oleh Pak Jokowi. Kami berani melaksanakan semua prosedur penagihan sampai ke gijzeling. Bahkan untuk orang-orang besar," kata Sigit saat rapat dengan Komisi XI DPR, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (12/2/2015)
Sigit menjelaskan, pada periode pemerintahan sebelumnya, proses penagihan memang tidak seberani saat ini. Karena seringkali ketika ingin melakukan penagihan, pegawai pajak ditelepon orang-orang besar.
"Dulu Pak, kalau sudah mau ada penagihan, kami sering terima telepon dari orang-orang besar," jelasnya.
Maka dari itu pentingnya dukungan Presiden Jokowi. Bahkan lebih baik lagi, jika dukungan juga datang sepenuhnya dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Beliau sering bilang, kalau ada apa-apa telepon saya. Makanya selama ini tidak ada yang berani macam-macam setelah ada gijzeling. Mereka tahu, kita didukung oleh Jokowi. Kalau lebih baik DPR ikut dukung juga," paparnya.
Sigit mengungkapkan, potensi dari penagihan dan pemeriksaan tunggakan wajib pajak adalah Rp 73,5 triliun. Ini akan dioptimalkan untuk mengejar setoran total yang mencapai Rp 1.300 triliun.
"Potensi dari pemeriksaan itu kita perkirakan Rp 73,5 triliun," kata Sigit.
(mkl/dnl)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
