Alasannya ialah Kementerian BUMN selaku wakil pemerintah di BUMN tidak ingin pengelolaan dana PMN salah sasaran bahkan tidak memiliki manfaat seperti yang terjadi pada PT Merpati Nusantara Airlines (Persero). Merpati sudah puluhan kali disuntik PMN namun kinerjanya justru memburuk.
"Dari sisi manajemennya bagaimana mengontrol. Bagaimana komitmen mereka. Memang sebelumnya sering kali karena satu dua sebab yang untuk ini akhirnya buat itu. Maka kita jaga agar nggak terjadi seperti itu," kata Rini di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (13/2/2015).
Ia sependapat dengan parlemen di Senayan untuk membentuk tim khusus yang mengawasi penggunaan dana PMN.
Kementerian BUMN juga sepakat dengan usulan Komisi VI DPR yang meminta dibuatkan rekening terpisah untuk dana PMN. Tujuannya agar proses monitoring dana PMN bisa berjalan dengan baik.
"Ada rekening terpisah untuk dana dari PMN. Supaya tahu persis pengeluarannya. Kalau rekening jadi satu nanti bisa dipakai bayar gaji dan listrik," ujarnya.
Selain itu, Kementerian BUMN akan menjatuhkan sanksi keras kepada Direksi BUMN yang main-main di dalam penggunaan dana PMN.
"Akan ada sanksi," jelasnya.
(feb/ang)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
