"Untuk PLN kita minta lagi di 2016 karena kebutuhan PLN besar. PLN di 2016 masuk karena kita kejar 35.000 MW," kata Rini di Kementerian BUMN Jakarta, Jumat (13/2/2015).
Rini juga memberi penjelasan atas masukknya PLN sebagai daftar penerima PMN jilid II pada tahun anggaran 2015. Kementerian BUMN berasumsi masih ada ruang anggaran di Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2015. Apalagi PLN memiliki proyek strategis untuk mendukung pembangunan infrastruktur kelistrikan.
"Sejak awal kami katakan, kemungkinan bahwa tidak semua PMN disetujui. Bila semua PMN diusulkan dengan jumlah Rp 48 triliun sehingga ada ruang maka kita masukkan 3 BUMN lagi (PLN, Askrindo, Jamkrindo)," jelasnya.
Pada kesempatan tersebut Rini mengomentari perihal sindiran DPR tentang proposal bisnis untuk memperoleh PMN yang tidak lengkap dan terkesan terburu-buru. Rini menyebut ada proses penyusunan yang memang dikebut pasca munculnya ruang anggaran lebih setelah pemerintah melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Selanjutnya, ruang anggaran tersebut oleh Presiden Jokowi diminta dipakai untuk membantu permodalan BUMN di dalam membangunan infrastruktur dan menjaga ketahanan pangan.
"Bukan terburu-buru, memang tidak selengkap yang diharapkan karena persoalan pemerintahan dimulai kabinet 27 Oktober. Kita siapkan APBN-P terus saat yang sama, ada keputusan bapak presiden tentang subsidi BBM sehingga APBN-P ada ruang yang besar," sebutnya.
(feb/ang)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
