Atas dasar itu, Indonesia Mining Institute (IMI) memandang selama ini pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk mendorong masing-masing perusahaan tambang membangun smeler, sebagai pendekatan yang kurang tepat.
"Insentif-insentif supaya perusahaan tambang yang jumlahnya ratusan itu rasanya kurang tepat," ujar Ketua IMI Prof Irwandy Arif dalam sebuah diskusi di Penang Bistro, Jakarta, Sabtu (18/4/2015).
Irwandy yang juga merupakan Guru Besar ITB di bidang teknik pertambangan ini mengatakan, harusnya yang dilakukan pemerintah adalah menetapkan titik-titik zona lokasi yang bisa dijadikat tempat pembangunan smelter. Dengan begitu, pembangunan infrastruktur dan pembangunan industri pendukung bisa mengikuti peta zona yang dibuat.
"Smelter itu butuh infrastruktur pendukung seperti jalan, listrik dan yang terpenting pabrik pengolahan produk sampingan smelter. Jadi menurut saya, dari pada pemerintah mendorong masing-masing perusahaan tambang yang jumlahnya ratusan itu untuk membangun satu per satu smelter, lebih baik pemerintah tentukan saja zona-zona pembangunan smelter biar industri tinggal mengikuti peta tata ruang yang sudah dibuat pemerintah," papar dia.
Penetapan zona ini dinilai akan lebih efektif ketimbang berbagai insentif yang selama ini ditawarkan pemerintah untuk mendorong Perusahaan Tambang membangun smelter.
"Kalau ada zona ini, industri bisa mengarahkan pembangunan investasinya ke situ, infrastruktur juga begitu. Karna tau pendukungnya bakal tersedia, perusahaan tambang pasti mau saja disuruh bangun smelter," pungas dia.
(dna/ang)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
