Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan ingin adanya konsep keseimbangan antara golongan bawah, menengah, hingga atas dalam sebuah pemakaman. Hal ini tentunya tak akan bisa terealisasi bila harga sebuah lahan pemakaman sangat mahal.
"Harusnya dia juga menyediakan area untuk yang berpenghasilan rendah atau sedang. Kalau hanya dengan klasifkasi orang kaya. Ingat jangan sampai ada yang bilang, saya takut mati karena kuburannya mahal," kata Ferry di Istana, Jumat (17/4/2015).
Ia mengatakan harus ada rasa keadilan bagi masyarakat yang di luar golongan mampu. Untuk itu, pemerintah berencana mengenakan PBB bagi lahan makam mewah, yang kini masih tahap usulan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Selama ini PBB dipungut oleh pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat.
"Iya, harus kena pajak. Kan harus ada masyarakat sekitar punya kesempatan. Kan misalnya tinggal di sana (Karawang) nggak mungkin ke Cianjur pemakamannya, kan jauh, kemudian orang Jakarta karena mampu bisa di sana (Karawang)," katanya.
(hen/hds)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
