"Ini negara besar, (penduduknya) 250 juta. Tidak mungkin dilayani oleh hanya 1 bank pemerintah," tegas JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (16/4/2015).
Indonesia, lanjut JK, tidak bisa disamakan dengan Singapura atau Malaysia. Di sana, konsolidasi perbankan bisa diterapkan karena tidak membutuhkan banyak bank.
"Jangan samakan di Singapura, Malaysia. Sesuai dengan arah masing-masing yang tentu ada yang diutamakan," ujarnya.
Menurut JK, Indonesia masih membutuhkan bank-bank BUMN dengan tugas yang berbeda. Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat bisa lebih optimal.
"Katakan BRI, diutamakannya ke masyarakat umum di bawah tetapi juga bisa untuk korporasi. Katakan Bank Mandiri, harus lebih banyak pada industri atau perdagangan. Kalau BTN kan sudah jelas, dia perumahan. Jadi sudah ada masing-masing arahnya," jelas JK.
Bila fungsi ini dirombak, JK menilai akan menyulitkan. Kemudian, untuk menyesuaikan diri butuh waktu lebih lama lagi.
"Kalau dirombak-rombak, dibuka lagi, kacau-balau nanti dan makan tempo. Itu lebih banyak ongkosnya dari pada operasinya nanti," tuturnya.
Oleh karena itu, JK menegaskan untuk saat ini ide konsolidasi bank-bank BUMN tidak ada dalam program pemerintah. "Kita lupakan saja berpikir begitu," tegasnya.
(hds/ang)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
