Alasannya UPI ini kekurangan ikan pasca KKP mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) KP No. 57/2014 tentang pelarangan transhipment atau bongkar muat ikan di tengah laut. Selama ini praktik transhipmen diduga sebagai ajang pencurian ikan Indonesia ke General Santos (Gensan) di Filipina.
Total UPI yang ada di Bitung saat ini berjumlah 9 unit, sebanyak 4 UPI dimiliki oleh Filipina sedangkan 5 lainnya dimiliki pengusaha lokal.
"Yang lucu mereka ingin impor ikan dari Papua Nugini," kata Susi saat ditemui di Gedung DPD Senayan, Jakarta, Kamis (16/04/2015).
Padahal menurut Susi operasional 5 UPI milik pengusaha lokal justru tumbuh pasca diterbitkan aturan larangan transhipment. Ikan-ikan besar mudah ditangkap dengan harga yang cukup bersaing.
Susi punya dugaan kuat bila UPI yang meminta bisa mengimpor ikan dari Papua Nugini ini hanya modus untuk mengumpulkan ikan dan dibawa ke General Santos (Gensan), Filipina.
"Gensan sudah berhenti total dan harga ikan sudah mulai naik. Papua Nugini itu ikannya juga dicuri dari laut kita. Kapal-kapal Thailand dan Filipina ngumpet nya di Papua Nugini," tutur Susi.
Susi memahami bila Filipina dan Thailand adalah dua negara yang paling kena dampak dari pelarangan transhipment. Misalnya Filipina, dari kegiatan tangkap dan angkut ikan dari Laut Bitung, per tahun ekspornya bisa mencapai US$ 2 miliar. Sedangkan ekspor ikan Bitung hanya Rp 40 miliar.
Dengan modus meminta impor ikan dari Papua Nugini, para pelaku usaha perikanan di Filipina diyakini mulai melakukan praktik yang dinamakan fish laundering alias pencucian ikan.
"Thailand dan Filipina sudah kena kartu kuning oleh FAO (Badan Pangan Dunia) dan Thailand sebentar lagi akan dikenakan kartu merah. Kenapa kita mesti menyelamatkan negeri orang, menyelamatkan negeri sendiri saja susah. Cara ini sama saja kita mencuci ikan dari laut kita sendiri," jelas Susi.
(wij/hen)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
