Mekanisme safeguard dilakukan saat produk lokal sudah dirugikan dengan banjirnya buah impor. Safeguard diberlakukan dengan penambahan bea masuk impor.
"Pemerintah saat ini tidak menjamin adanya penyelundupan sedangkan kebijakan safeguard tidak ada. Padahal ini cara legal yang bisa dilakukan dan menciptakan perdagangan yang efektif," kata Ketua Komisi IV DPR RI dari F-PPP Romy Romahurmuziy usai rapat dengar pendapat di Gedung Komisi IV DPR, Senin (25/3/2013).
Safeguards bisa dilakukan menurutnya asalkan kalangan/golongan petani mengajukan tuntutan melalui advokasi. Romahurmuziy menghimbau asosiasi petani seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) bisa memfasilitasi demi terwujudnya pemberlakuan sistem safeguard.
"Harus ada advokasi yang diusung dari golongan petani untuk jenis ini. HKTI bisa untuk melakukan ini tetapi sampai sekarang belum ada yang melakukan padahal ini jalur legal," tuturnya.
Sedangkan cara lain yang efektif harus dilakukan oleh pemerintah adalah menghapuskan sistem pembagian kuota dan pengenaan tarif. Namun pihak Indonesia pun harus mengevaluasi regulasi yang tertuang dalam ASEAN-China Free Trade Agreement (AC-FTA)
"Yang terjadi harusnya harga harus rebound sedangkan jika barang tidak menggelontor harga tidak akan rebound. Evaluasi China FTA, kenakan tarif kembali dan cabut sistem kuota," imbuhnya.
Sementara itu untuk kontainer berisi produk hortikultura dan bawang putih yang masih tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak, ia mengimbau untuk melaksanakan instruksi presiden agar kontainer ini dapat dikeluarkan sehingga berdampak pada penurunan harga.
"Laksanakan instruksi presiden yang sudah menumpuk dikeluarkan tanpa pengecualian (asalkan surat perizinannya lengkap) pasca instruksi presiden. Sehingga artinya penurunan harga yang terjadi adalah intervensi psikis dari pmerintah," tandasnya.
(wij/hen)
