"Informasi harga tidak ada yang menindaklanjuti. Kalau pas zaman Pak Harmoko Menteri Penerangan, di radio diumumkan harga bawang merah berapa (misalnya). Sekarang informasinya tidak pernah dibuat terbuka," kata Pengamat Pangan Bustanul Arifin di acara Diskusi: 'Menguak Kartel Pangan', di Akbar Tanjung Institute, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (25/3/2013).
Menurut Bustanul, informasi harga merupakan salah satu cara untuk mencegah adanya permainan harga pangan di pasar dan mendorong lonjakan harga, serta permainan kartel.
Bustanul mengatakan, para kartel bergerak di 5 komoditi pangan yang masuk ke dalam program swasembada. Kelima komoditas tersebut di antaranya daging, beras, kedelai, gula, dan jagung.
"Lima komoditas yang ditarget swasembada itu ada dugaan kartel," ungkap Bustanul
Dikatakan Bustanul, kartel dipicu oleh adanya praktik impor. Untuk mencegah adanya kartel tersebut, opsi lain yang bersifat penting ialah peningkatan produktivitas pangan. Jika itu dilakukan, otomatis, impor dapat dikurangi, begitu juga dengan kartel.
"Produksi harus disehatkan, bahkan, kalau di hulu beres, sangat mungkin kita bisa buat kartel di luar negeri, daripada di Indonesia," lanjutnya.
Kemudian yang ditekankan oleh Bustanul adalah administrasi perdagangan, atau verifikasi gudang-gudang pangan. Menurutnya, Kementerian Perdagangan saat ini tidak memiliki data yang akurat mengenai keberadaan gudang-gudang ini.
"Administrasi perdagangan, gudang di Indonesia itu tidak terdaftar, Kemendag pun tidak ada datanya. Terlalu besar persoalannya, karena sistemnya struktural," cetusnya.
(zul/dnl)
