Salah satu opsi pembatasannya, mobil pribadi akan disediakan BBM khusus jenis premium dengan ron 90 seharga Rp 7.000 per liter. Pengamat Perminyakan, Kurtubi memandang, ide tersebut dinilai terlalu rumit.
Ditambah lagi, pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) harus menyiapkan infrastruktur tambahan untuk mendukung penyediaan premium jenis baru di setiap SPBU.
"Enggak efektif dan efisien itu butuh biaya, untuk salurkan premium baru diperlukan storage baru. Di setiap SPBU, itu gak bisa dicampur premium dan pertamax. Kedua kalau muncul premium 90, pengguna pertamax akan turun ke premium RON 90 dengan harga Rp 7.000. Jadi nanti kacau lagi," ujar Kurtubi kepada detikFinance, Sabtu (13/4/2013).
Hal senada juga berlaku terhadap wacana pemasangan perangkat IT untuk mengontrol konsumsi BBM subsidi kendaraan pribadi.
"Meskipun dengan menggunakan prangkat IT yang dipasang di setiap pom bensin untuk memata-matai kendaraan pribadi pelat hitam untuk pembelian. Ini sangat ribet memberatkan rakyat," paparnya.
Kurtubi menambahkan, apabila pembatasan BBM subsidi jadi diterapkan, hal tersebut berpotensi menimbulkan kerusahan sosial.
"Sudah ribuan truk tidak bisa jalan cari nafkah karena mereka dibatasi atau dilarang membeli solar bersubsidi. Kalau kebijakan ini diteruskan sangat berpotensi kurangi pertumbuhan ekonomi dan memancing kerusuhan sosial," tambahnya.
(feb/ang)
