Hal ini mengundang reaksi anggota DPR-RI di Senayan, misalnya Ketua Komisi VII DPR Bidang ESDM, Sutan Bhatoegana. "Ada SPBU khusus untuk mobil? wah sulit itu diterapkan," kata Sutan ketika dihubungi detikFinance, Jumat (12/4/2013).
Sultan beralasan implementasi di lapangan tak mudah, terutama pihak mana yang bisa mencegah pemilik mobil pribadi yang akan membeli BBM subsidi?
"Ada mobil masuk, mau beli BBM subsidi Rp 4.500 per liter, lalu petugasnya melarang, berantem dia, ribut tuh barang, BBM subsidi kan hak," tegas Sutan.
Ia menilai rencana itu ditunjau ulang. "Tinjau lagi, pikirkan yang matang yang baiknya buat rakyat apa," tandasnya.
Seperti diketahui pemerintah akan segera memutuskan kebijakan pengendalian BBM subsidi untuk mengurangi beban APBN dan defisit anggaran 2013. Opsi yang bakal dipilih yakni melarang mobil pribadi beli BBM subsidi (bensin premium) Rp 4.500 per liter. Caranya dengan membuat SPBU khusus untuk kendaraan roda empat pribadi milik kalangan menengah dan orang kaya.
Dalam kesempatan itu juga Sutan mengungkapkan, pemerintah bisa saja memberikan listrik gratis kepada golongan 450 volt ampere (rumah tangga miskin) apabila subsidi BBM hanya dipatok 30% dari harga keekonomiannya.
"Harusnya pemerintah hanya patok subsidi itu 30% dari harga ekonomi BBM subsidi," ucap Sutan.
Dengan hanya mematok 30% harga keekonomian bensin premium, maka harga BBM sisanya ditentukan berdasarkan harga pasar.
"Misalnya harga premium keekonomian Rp 10.000 per liter, maka negara mensubsidi 30% harganya hanya Rp 7.000 per liter. Kalau harga keekonomiannya turun Rp 9.500 maka harga BBM subsidinya hanya Rp 6.650 per liter," ucapnya.
Lewat mekanisme ini, kata Sutan, subsidi BBM yang dikeluarkan pemerintah tidak terlalu besar, dan ada penghematan cukup besar.
"Nantinya dari penghematan itu bisa dibuat pemerintah gratiskan listrik untuk golongan 450 volt ampere, atau buat subsidi pupuk biar petani giat jadi kita bisa swasembada atau beasiswa rakyat miskin atau bangun infrastruktur lebih banyak," tandas Sutan.
(rrd/hen)
