"Saya rasa Kementrian kita sudah sering di cap omdo alias omong doang," ungkapnya saat acara seminar Percepatan Kegiatan Peningkatan Nilai Tambah Mineral di Dalam Negeri di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2013).
Acara yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara ini dihadiri oleh para pelaku usaha pertambangan, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya.
Susilo mengingatkan dalam capaian UU ini harusnya semua pihak dapat bekerja sama. Apalagi untuk mengatasi kendala seperti perizinan dan infrastruktur.
"Kendala tidak banyak tapi banyak sekali. Peran pihak seperti Gubernur, Bupati itu juga penting sekali. Ada izin, infrastruktur itu juga mesti dilanjutkan. Jalan pelabuhan dan lain-lain," paparnya.
Dalam regulasinya, 1 Januari 2014 mesti adanya pengolahan dan pemurnian hasil tambang untuk meningkatkan nilai tambah. Pengusaha diharapkan dapat membangun smelter sebagai alat pengolahan.
"Kalau wacana doang mau sampai kapan kita ini. Bagi para pelaku usaha, tolong bantulah negara kami. Dentan membikin smelter, bikin pengolahan, nggak usah macam-macam. Kalau gak bisa 100% yan 90 % lah. Asal janganlah nol," tuturnya.
"Kalaupun tidak bisa lakukan 1 jan 2014, ya paling tidak roadmap smelter itu sudah ada. Jadi sudah jelas groundbreaking," tutupnya.
(rrd/dru)
