Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, opsi kenaikan diambil maka harus dipasangkan dengan kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Kita kalau menaikkan itu tentu pasangannya BLT," ungkap Hatta saat ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2013)
Kesulitan penyaluran BLT, menurutnya harus meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, yaitu melalui proses pengajuan APBN Perubahan.
"Kalau bantuan mesti bilang ke DPR jadi eksistensinya menjadi tinggi sehingga opsi itu sulit dilakukan," jelasnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menambahkan bahwa BLT adalah kompensasi dari kenaikan harga dilakukan.
"Kelompok miskin naik harga sedikit saja mereka kena. Makanya opsinya di detailnya yaitu kompensasi," ungkap Jero di kesempatan yang sama.
(dru/dru)
