"(Jembatan Selat Sunda) Jalan terus, tidak akan gunakan APBN. Di 2013 kita akan segera bikin feasibility study-nya. Kita harapkan akhir 2014 kita bisa groundbreaking," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa ketika ditemui di kantor presiden, Jakarta, Kamis (11/4/2013).
Untuk pemancangan tiang pertama ini, ujar Hatta, bisa untuk jembatannya atau untuk kawasan komersial di sekitar jembatan yang menghubungkan Jawa dan Sumatera tersebut. "JSS itu bukan hanya jembatan. Tapi juga kawasan pertumbuhan," imbuh Hatta.
Dana pembangunan dan kajian jembatan ini tidak akan menggunakan APBN karena pemerintah menilai proyek ini bersifat komersil. Pemerintah akan mendorong BUMN dan swasta untuk bekerjasama membangun jembatan tersebut.
"APBN tadi itu untuk irigasi, kesehatan, waduk, kemiskinan, dan jalan. Untuk konsorsium silakan nanti mau bekerjasama dengan siapa," tutup Hatta.
Seperti diketahui pembahasan persiapan proyek ini dilakukan oleh Tim 7 yang terdiri dari Menteri Pekerjaan Umum dengan anggota Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Bappenas ditunjuk oleh Presiden SBY pertengahan tahun lalu.
Jembatan Selat Sunda ditargetkan mulai groundbreaking tahun 2014. Proyek jembatan sepanjang 29 Km itu rencananya akan menelan dana sedikitnya Rp 100 triliun.
Sebelumnya Menteri Keuangan Agus Martowardojo sempat mengusulkan revisi Perpres No 86 Tahun 2011 tentang Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda (KSISS).
Dalam perkembanganya usulan itu menuai perdebatan karena bakal mengancam kiprah pemrakarsa (pemda Lampung-Banten dan Artha Graha) untuk menyiapkan proyek JSS termasuk studi kelayakan dan basic design.
Masalah ini dibahas di kantor menko, yang kemudian dibentuk tim 7 sebagai tim inti yang membahas perbaikan maupun rekomendasi terkait persiapan pembangunan JSS. Sejak Juli lalu sejatinya masalah ini sudah ada keputusan namun hingga kini sudah hampir satu tahun belum ada hasil.
(dnl/hen)
