"Masalah lain mengenai hubungan industrial, kami betul-betul meminta kebijakan yang baik dari presiden. Kita menganggap serikat pekerja ini partner kita. Buruh membutuhkan pengusaha dan sebaliknya. Beberapa bulan terakhir kita menghadapi masalah dengan tindakan serikat buruh sampai melanggar hukum. Sehingga sudah 5 bulan kita boikot dari Tripartit," keluh Sofjan di depan SBY, Senin (8/04/2013).
Ia mengeluhkan terlalu banyak jumlah serikat pekerja yang ada saat ini. Sofjan mencatat ada 92 serikat pekerja di tingkat nasional dan hampir 5.000 serikat pekerja di tingkat daerah. Sehingga ia meminta pemerintah khususnya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memverifikasi jumlah serikat yang terlalu banyak.
"Kita nggak zaman untuk menekan buruh sesuai dengan arahan ILO (International Labour Organization). Jadi kami minta Menakertrans untuk verifikasi jumlah serikat pekerja yang begitu banyak untuk menjadi partner kami melalui tripartit," imbuhnya.
Sofjan juga menyoroti penyimpangan arti kata outsourcing dan juga perundang-undangan yang dinilainya kaku dan merugikan pengusaha.
"Yang salah bukan arti kata outsourcing tetapi pengusahanya yang bermasalah. Banyak pengusaha yang melibatkan outsourcing yang tidak benar tetapi banyak juga perundang-undangan yang kaku seperti upah seharusnya tidak ditetapkan oleh Gubernur dan bupati. Jadi kalau Pilkada kami yang pusing. Dunia usaha akan mendukung pemerintah dan kami merasakan otonomi kita kebablasan. Kita sebagai pengusaha harus membayar pajak hanya untuk otonomi dan kehidupan berdemokrasi yang tidak jelas," tukasnya.
(wij/hen)
