Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja menyatakan, praktik kartel ini memicu kelangkaan dan meroketnya harga daging sapi, yang berujung pada melonjaknya permintaan kuota impor. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk melakukan suap demi mendapatkan jatah atau kuota impor.
"Ini dikuasai kartel, maka sering terjadi kelangkaan daging sapi. Maka diperlukan impor dan muncul rupiah (suap)," ucap Adnan pada acara seminar di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Selasa (29/10/2013).
Pada seminar tentang pengelolaan keuangan negara tersebut, hadir Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), perwakilan Gubernur Jawa Barat, perwakilan Gubernur Banten, termasuk juga perwakilan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ada juga perwakilan dari Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri.
Adnan pada kesempatan itu mengakui, untuk wilayah Indonesia Timur terjadi swasembada daging sapi. Namun karena adanya kartel maka terjadi permainan distribusi. Sehingga muncullah impor daging. Hal ini kemudian menjadi dasar bahan analisis oleh KPK selama kurang lebih 2 tahun dan menjadi dasar penangkapan suap permohonan kuota impor oleh PT Indoguna Utama.
"Mengenai kuota impor daging sapi. Dalam kasus tangkap tangan. Kita buat kajian untuk impor itu 2 tahun," sebut Adnan.
(feb/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
