Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta Priyono mengungkapkan pihak pengusaha tetap ingin nilai komponen hidup layak (KHL) sebesar Rp 2.299.860 menjadi nilai UMP tahun 2014.
"Hari ini pihak pengusaha dan pemerintah telah melaksanakan sidang UMP tahun 2014. Dari unsur dewan pengupahan yang mewakili pengusaha memberikan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta angka KHL sebesar Rp 2.299.860 menjadi nilai UMP 2014," kata Priyono di Gedung Balaikota Jakarta, Kamis (31/10/2013).
Sedangkan dari unsur pemerintah, rekomendasi nilai UMP 2014 jauh lebih besar ketimbang nilai yang diajukan oleh para pengusaha. Pemerintah memberikan rekomendasi nilai UMP sebesar Rp 2.441.301,74.
"Pemerintah sendiri telah menetapkan rekomendasi angka sebesar Rp 2.441.301,74 dengan formula KHL 2013 ditambah pertumbuhan ekonomi rata-rata di tahun 2013 sebesar 6,15%," imbuhnya.
Pada sidang kali ini, Priyono mengakui unsur perwakilan buruh tidak dilibatkan dalam sidang. Menurutnya buruh sudah diberikan waktu untuk datang namun buruh lebih memilih untuk berdemo dan mogok nasional.
"Kita sudah memberikan kesempatan buruh sebanyak 2 kali sidang tetapi mereka (buruh) tidak menginginkan. Tadi juga kita sudah menyampaikan kepada peserta sidang apakah dilanjutkan? ternyata sidang dilanjutkan mengingat tenggat akhir batas waktu adalah 1 November 2013 (besok)," katanya.
Setelah ini, dua angka rekomendasi UMP langsung dibawa ke meja Gubernur DKI Jakarta Jokowi malam ini. Penetapan besaran UMP resmi baru akan dilakukan besok dan diumumkan secara resmi oleh Jokowi.
(wij/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
