"Kalau average (rata-rata) masih sekitar DKI sebutkan tidak masalah. Yang saja jaga itu adalah bila industri tidak sepakat dengan kenaikan UMP, dia melakukan PHK, itu yang saya jaga," kata Hidayat di Istana Negara, Jumat (1/11/2013)
Hidayat menuturkan pihaknya menyiapkan beberapa insentif kepada dunia usaha khususnya untuk industri padat karya, tujuannya meminimalisir terjadi PHK akibat perubahan UMP tahun depan.
"Makanya sekarang saya menerbitkan aturan memberikan insentif kepada industri untuk mendorong cashflow supaya tetap positif untuk membayar karyawannya supaya tidak PHK," katanya.
Mengenai aksi buruh yang memboikot sidang dewan pengupahan termasuk di Jakarta, Hidayat sangat menyayangkannya. Langkah-langkah dialog harus diutamakan daripada menuntut aspirasi dengan melakukan aksi turun ke jalan atau mogok produksi.
"Semua mengeluh, yang paling efektif adalah melakukan bipartit dan tidak melalui cara ini dan akhirnya bentrokan fisik. Tapi mereka tidak mau dialog, diajak di forum dewan pengupahan mereka tidak datang. Memang tujuan mereka baik tapi tidak mau dalam dialog yang rasional," ucap Hidayat.
Gubernur DKI Jakarta telah memutuskan UMP 2014 sebesar Rp 2,441 juta atau 6,1% di atas Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2013 sebesar Rp 2,299 juta, atau naik 9% dari UMP 2013 yang hanya Rp 2,2 juta.
(hen/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
