Dalam pertemuan Finance Minister Meeting APEC beberapa waktu lalu disepakati, Indonesia jadi pilot project atau proyek percontohan. Namun apakah Indonesia siap menjadi contoh, sementara proyek PPP yang ada saat ini tidak berjalan?
Menteri Keuangan Chatib Basri mengakui, skema ini masih bermasalah di Indonesia. Akan tetapi bukan berarti tidak bisa dijadikan contoh oleh negara kawasan. Justru, proyek tersebut dapat dianggap sebagai kasus yang harusnya dipecahkan.
"Kita bisa jadikan show case bagaimana menyelesaikan proyek PPP di Indonesia itu bisa diterapkan di emerging market yang lain termasuk APEC member economy," ujarnya di sela-sela agenda APEC, Nusa Dua, Bali, Minggu (6/10/2013)
Artinya, menurut Chatib, ini merupakan kesempatan untuk diperlihatkan kondisi terburuk dari skema ini, kemudian dicarikan solusinya. Dalam merumuskan PPP Center, Indonesia juga akan dibantu oleh negara-negara APEC lainnya.
"Jadi ini Indonesia akan dibantu APEC member countries dalam pilot project-nya, persiapan proyeknya, sehingga kita akan ketemu PPP yang more or less," ucapnya.
"Sebetulnya kalau dari swasta maunya semuanya lebih mudah digaransi tapi kan dari pemerintah ada isu kalau digaransi bagaimana efek fiskal. Ini kan nanti dicari titik tengah seperti apa," ungkapnya.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, PPP bukan barang baru di Indonesia. Namun menurutnya, kondisi PLTU Batang yang masih belum jelas, menunjukkan ada permasalahan yang cukup serius.
"PPP tidak gampang juga permasalahannya," kata Hatta pada kesempatan yang sama. Ia menilai harus ada penyelesaian dalam waktu dekat untuk pekerjaan rumah ini.
