Wamenkeu Bambang Brodjonegoro mengatakan, pertemuan berlangsung pada Senin 20 Januari 2014 lalu di kantor Kemenkeu. Ia memastikan pemerintah tetap memberlakukan aturan tersebut, dan tak ada pengecualian untuk Freeport atau Newmont.
"Oh nggak (lobi). Kita tetap jalankan aturan" kata Bambang ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (22/1/2014)
Bambang mengatakan, sebenarnya kedua perusahaan tersebut tak paham maksud dari aturan bea keluar ini. Sehingga Kemenkeu harus menjelaskann lebih lanjut. "Itu cuma klarifikasi, karena mereka banyak nggak paham mengenai bea keluar," tegasnya.
Menurut Bambang, kedua perusahaan ini salah mengartikan dari penerapan BK yang direalisasikan pada 12 Januari lalu. Pihak kementerian juga sekaligus menjelaskan dampak terhadap perusahaan.
"Ya bahwa itu bisa dikreditkan, bahwa hanya kena tembaga, itu kan detil-detil teknis. Makanya kita mau kasih tahu ke Freeport apa dampak keuangannya. Mereka salah mengestimasilah," jelasnya.
Sampai dengan pertemuan itu, kedua perusahaan ini menurut Bambang masih tetap menolak penerapan BK. Akan tetapi, karena sudah diputuskan semua perusahaan mineral harus mengikuti aturan.
"Mereka kurang paham mengenai aturan bea keluar, begitu saja. Mereka mengerti saja belum, makanya kita jelaskan dulu. Pasti menolak dalam arti tidak sesuai kontrak karya. Tapi kita masih minta supaya mereka patuh," paparnya.
Kemenkeu bahkan tidak berniat untuk melangsungkan sosialisasi lebih lanjut. Karena cuma dua perusahaan saja yang belum mengerti dan menolak soal penerapan BK. "Ya nggak usah sosialisasi. Toh cuma mereka berdua Freeport sama Newmont," tutupnya.
(mkl/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
