Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB), selama periode 1 Januari-16 Februari tahun ini saja sudah terjadi 282 bencana. Dampaknya 197 orang meninggal dunia, 64 luka-luka, dan 1,6 juta orang mengungsi. Belum lagi kerugian materi yang tentu tidak sedikit.
“Perkiraan awal kerugian dan kerusakan akibat bencana banjir bandang di Sulawesi Utara adalah Rp 1,87 triliun. Kemudian erupsi Gunung Sinabung Rp 1 triliun, banjir Pantura Rp 6 triliun, dan banjir Jakarta Rp 5 triliun. Belum lagi bencana lainnya selama 2014 ini,” papar Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, di Jakarta, kemarin.
Pekan lalu, bencana kembali hadir dengan meletusnya Gunung Kelud di Jawa Timur. BNPB mencatat per 16 Februari sudah 4 orang meninggal dunia dan lebih dari 56 ribu lainnya mengungsi. Hujan abu akibat erupsi Gunung Kelud yang menyebar hingga ke Jawa Tengah, Yogyakarta, bahkan Jawa Barat juga menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.
Selama ini, pemerintah mengalokasikan dana khusus untuk penanggulangan bencana. Masalahnya, porsinya terbilang minimal. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014, pos untuk penanggulangan bencana adalah sekitar Rp 7 triliun atau 0,4 persen dari total belanja negara.
Tidak hanya di tingkat pusat, di daerah pun anggaran untuk penanggulangan bencana pun sangat kecil. “Alokasi dana untuk penanggulangan bencana rata-rata kurang dari 0,5 persen APBD,” ujar Sutopo, di Jakarta, kemarin.
Prioritas anggaran negara memang tak hanya untuk penanganan bencana. Ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sebagainya. Untuk pendidikan saja konstitusi sudah mengamanatkan harus ada anggaran minimal 20 persen dari total belanja negara.Next
(hds/DES)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
