Pemda Jadi Penentu Suksesnya Program Dana Bagi Hasil Cukai Rokok

Denpasar -Pemerintah daerah (Pemda) harus komitmen dalam memanfaatkan dana bagi hasil cukai tembakau/rokok yang tepat sasaran. Alasannya dana ini memiliki peran yang signifikan terkait peningkatan kesehatan masyarakat.

"Pengalokasian dana untuk program kesehatan merupakan salah satu manfaat bagi hasil cukai tembakau yang diharapkan," kata Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti dalam seminar 'Tobacco Excise Earmarking for Public Health: International Experience' yang diselenggarakan di Legian Beach Hotel, Denpasar, Selasa (4/3/2014).


Pada pasal 66a UU No 39 Tahun 2007 tentang Cukai ayat 1 menyebutkan bahwa penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2%.


Kemudian per 1 Januari 2014, sebanyak 10% cukai tembakau nasional akan diberikan pada pemerintah daerah, yang salah satunya bisa digunakan untuk promosi kesehatan.


Dari jumlah dana tambahan tersebut, 30% diberikan pada pemerintah provinsi dan 70% diberikan pada pemerintah kabupaten. Diharapkan minimal 50% dianggarkan untuk peningkatan pelayanan promosi kesehatan dan penegakan hukum atau law enforcement.


Promosi kesehatan termasuk sebagai kegiatan yang diutamakan sebagai upaya untuk mengatasi dampak buruk dari rokok dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.


Salah satu promosi kesehatan yang dapat dilakukan adalah membuat regulasi penetapan kawasan tanpa rokok (KTR) dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum. Selain itu, penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok juga bisa menjadi langkah prima.


Jika dimanfaatkan dengan baik dan didedikasikan untuk optimal mendanai pelayanan kesehatan masyarakat, maka momen ini merupakan kesempatan yang baik untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia.


"Kami memang membuat strategi yang fleksibel, kami menyerahkan semua pada pemerintah daerah. Sebab pada dasarnya kan setiap daerah itu unik, punya kondisi dan masalah masing-masing. Tapi memang butuh komitmen tinggi," kata perwakilan dari Pusat Promosi Kesehatan Kemenkes Dwi Adi Maryandi.


(ajg/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!