Deputi Kepala Staf Kantor Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto mengatakan, dalam 6 bulan usai Jokowi dilantik menjadi Presiden pada 20 Oktober 2014, tidak akan ada perombakan sebuah badan. Ini termasuk Ditjen Pajak, yang kabarnya bakal dipisah menjadi badan tersendiri.
"Sekali lagi skala prioritas kami dalam 6 bulan adalah prioritas kebijakan, tanpa harus merombak, tanpa harus melebur, atau membubarkan sebuah badan. Pembentukan suatu lembaga baru juga seringkali bukan suatu penyelesaian masalah," tutur Hasto di rumah Tim Transisi, Menteng, Jakarta, Selasa (16/9/2014).
Hasto mengatakan, pembentukan lembaga baru, seperti badan penerimaan anggaran negara pengganti Ditjen Pajak, adalah kebijakan jangka menengah dan panjang.
"Tapi dalam jangka pendek, masih banyak yang dilakukan presiden terpilih dengan menteri yang hebat-hebat untuk memastikan agar janji kampanye bisa dipenuhi," jelas Hasto.
"Jangka pendek, Ditjen Pajak masih akan di bawah Kemenkeu. Yang akan dilakukan adalah upaya pembenahan secara sistemik terhadap sistem online-nya, mentalitas terhadap aparat pajaknya, dan semangat kerjanya," imbuh Hasto.
Hasto mengatakan, Tim Transisi juga membuat simulasi untuk penerapan pajak yang seluruhnya dilakukan secara online. Tujuannya agar semua wajib pajak membayar pajaknya dengan benar.
Lalu apakah di tangah Jokowi penerimaan pajak bakal naik? "Kita lihat saja, yang jelas Pak Jokowi memberikan bukti selama 2 tahun memimpin Jakarta penerimaan meningkat," cetus Hasto.
(dnl/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
