Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, perpanjangan kontrak baru tambang baru bisa diajukan 2 tahun sebelum kontrak berakhir. Freeport Indonesia akan habis kontraknya di tambang Grasberg, Papua pada 31 Desember 2021. Artinya baru pada 2019 baru bisa diberikan.
Namun dalam MoU pemerintah dengan Freeport tahun lalu, sudah ada sinyal kuat pemberian perpanjangan kontrak kepada Freeport. Ini tidak didapat perusahaan tambang lain.
"Dalam MoU (Nota Kesepahaman) yang ditandatangani pemerintah dengan Freeport sudah sangat tegas. Kita akan memberikan perpanjangan. Itu bahasa yang sudah memberikan privilege atau keistimewaan yang diberikan ke Freeport," ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian, R Sukhyar ditemui di kantornya, Jalan Soepomo, Jakarta, Selasa (20/1/2015).
Namun, setelah mendapatkan keistimewaan tersebut, Freeport tidak menunjukkan kesungguhannya dalam pembangunan smelter alias pabrik pemurnian mineral, seperti yang telah disepakati dalam MoU tersebut.
Salah satu indikator tidak adanya kesungguhan tersebut, terlihat dari belum adanya lokasi smelter. Padahal MoU tersebut sudah berjalan selama hampir 6 bulan lamanya, dan akan berakhir pada 24 Januari 2015.
"Sebenarnya Freeport ini kan sejak tahun lalu, makakala kita sepakat menandatangani MoU, maka Freeprot sudah melakukan survei lokasi smelter. Kata mereka ada 3 kandidat untuk lokasi. Sebenarnya kita menunggu dari hasil survei itu, namun hingga sampai saat ini belum juga diputuskan," kata Sukhyar.
"Seperti lokasi, akusisi lahan, basic desain dan AMDAL yang ada di Gresik, Jawa Timur belum dilakukan semua. Padahal Pemerintah sudah jelas akan memberikan perpanjangan kontrak. Apalagi secara keuangan, Freeport tidak ada masalah, tapi wujudnya kok belum terlihat (smelter). Saya lihat dari sisi kesungguhan akhirnya kan, tentunya ini terlihat mereka tidak sungguh-sungguh," tutupnya.
(rrd/dnl)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
