Harapan Perusahaan Batu Bara ke Jokowi, Ada Kebijakan 'Libur Bayar Pajak'

Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakilnya Jusuf Kalla (JK) dan sejumlah menteri, bertemu dengan 20 pengusaha pertambangan, termasuk batu bara. Apa harapan perusahaan batu bara kepada Jokowi?

Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA), Milawarma mengatakan, kebijakan 'libur bayar pajak' atau tax holiday bisa diterapkan pemerintah, untuk merangsang bisnis tambang batu bara, di tengah anjloknya harga saat ini. Sehingga pengusaha rajin menambang dan ekspor meningkat.


"Sebagai pengusaha pasti kalau tingkat risikonya tinggi, kemudian pra kondisi pendanaan dan sebagainya, pasti paling gampang adalah diberikan tax holiday," jelas Milawarma usai bertemu Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/4/2015).


Situasi dunia tambang saat ini tidak pasti, sementara modal yang dibutuhkan pengusaha besar. Kebijakan tax holiday ini sudah umum diberikan banyak negara untuk merangsang sektor tambangnya.


"Indonesia pernah menerapkan tax holiday saat pra produksi, saat investasi 10 tahun dibebaskan bayar pajak. Itu diterapkan saat Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi pertama, sehingga industri batu bara yang sedang lesu orang investasi besar-besaran karena tax holiday," ungkap Milawarma.


Belum lagi, saat ini banyak bermunculan teknologi baru pengolahan batu bara, yang memerlukan investasi besar. Perlu perlakuan khusus untuk para penambang batu bara di dalam negeri.


Sementara soal isi pertemuan pengusaha tambang dengan Jokowi, Milawarma mengatakan, Jokowi menampung semua permasalahan yang dikeluhkan pengusaha tambang. Mulai dari perizinan yang tumpang tindih, turunnya ekspor, pembangunan smelter, hingga pembangkit listrik.


"Jadi dalam hal ini Presiden menampung dulu, nantinya akan dicarikan solusinya oleh para menko dan menteri terkait," kata Milawarma.


Dia menyampaikan Indonesia bisa meningkatkan kapasitas pelabuhan, agar batu bara dalam negeri bisa bersaing dan mengalahkan Australia.


"Pasar batu bara itu kan 80% di Asia Pasifik, seperti Jepang, China, Korsel, Taiwan, Vietnam, dan India. Indonesia kan lokasinya di tengah, kalau kita punya kualitas yang sama, kemudian mempunyai kapasitas pelabuhan dan ukuran kapal yamg sama, kita bisa menjadi yang menentukan harga," papar Milawarma.


(dnl/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com