Hambatan Pengusaha Tambang, Tumpang Tindih Lahan dan Perizinan

Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja mengumpulkan 20 pengusaha pertambangan dalam negeri untuk membahas aneka hambatan yang masih menghadang.

Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan, para pengusaha ini sudah memberikan paparan mengenai situasi dan kondisi terkini industri tambang dalam negeri.


"Pengusaha diundang oleh presiden untuk paling nggak kira-kira apa saja keluhan, terus masukan saran dari mereka apa-apa yang menjadi hambatan dan ini bisa mengubah hambatan itu. Sehingga industri tambang bisa berjalan dengan cepat," katanya usai bertemu Presiden Jokowi di komplek Istana Negara, Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2015).


Saat ini, kata Saleh, masalah yang dihadapi para pengusaha tambang ini adalah tumpang tindih perizinan dan lahan. Selain itu masalah pendanaan dari bank di saat bisnis sedang lesu.


"Ya misalnya masalah izin, ada. Tumpang tindih perizinan, hal-hal itu yang disampaikan. Termasuk pendanaan yang dipermudah aksesnya ke perbankan," ujarnya.


Saleh mengatakan, saran dan masukan yang disampaikan para pengusaha ini akan ditampung dan dirapatkan kembali antar kementerian teknis.


"Presiden minta para menteri untuk mempercepat penanggulangan hambatan-hambatan tadi," ujarnya.


Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan, para pengusaha ini tetap bersedia membangun smelter meski di tengah banyaknya hambatan.


Hal ini diapresiasi oleh pemerintah karena bisa memberikan nilai tambah, tidak hanya memberikan nilai tambah kepada perusahaan tetapi juga kepada negara.


"Saya kira, prinsipnya mereka sepakat untuk meningkatkan nilai tambah dan mendirikan smelter. Ini patut diapresiasi walaupun banyak kendala seperti infrastruktur lahan, juga berkaitan dengan perizinan. Tapi saya kira semangatnya bagus, menaikkan nilai tambah," kata Indroyono.


(ang/dnl)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com